 |
| Neno Warisman dan Ahmad Dhnai. Foto: Kolase |
Acara ini akan digelar lusa, Minggu (9/9/2018) pagi.
Meski dikabarkan tidak mendapat izin dari kepolisian, jalan sehat warga Solo untuk Indonesia Berdaulat tetap akan diselenggarakan.
Jalan sehat dimulai sekitar pukul 06.00 WIB yang dimulai dari Jalan Dr Moewardi, kawasan Kotta Barat ini rencananya dihadiri artis Ahmad Dhani dan Neno Warisman.
Ketua panitia jalan sehat warga Solo untuk Indonesia berdaulat, Dadyo Hasto Kuncoro menjamin, kegiatan jalan sehat akan berjalan tertib dan aman.
Pihaknya juga meminta peserta jalan sehat untuk mematuhi tata tertib dari panitia.
"Peserta jalan sehat tidak diperkenankan memakai pakaian beratribut partai politik dan atribut kampanye capres/cawapres/caleg," kata Dadyo dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/9/2018).
Seperti yang dilansri Tribun Solo, selama kegiatan berlangsung, sambung dia, peserta jalan sehat tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, barang terlarang, barang berbahaya dan barang yang berpotensi membahayakan orang lain.
Peserta jalan sehat wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan, serta dilarang merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain.
"Kegiatan jalan sehat bukan merupakan kegiatan kampanye. Sehingga peserta jalan sehat dilarang membawa MMT/poster/spanduk yang berisi kampanye dukungan terhadap capres/cawapres/caleg/partai tertentu," tegas dia.
Sementara itu, penanggung jawab humas dan bagian perizinan panitia jalan sehat, Endro Sudarsono mengatakan, kegiatan ini digelar di sepanjang jalan depan Masjid Kotta Barat.
Jalan sehat ini dinilai sudah sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Secara administrasi, sudah sesuai dengan UU tersebut jika dilihat tempat umum, surat pemberitahuan, tanggung jawab kegiatan, dan surat komitmen untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan dan kebersihan kota Solo sudah dikirimkan ke Polri," kata Endro.
 |
| Ahmad Dhani (Warta Kota/Hamdi Putra) |
Endro menambahkan, Ahmad Dhani dan Neno Warisman dalam acara tersebut diundang sebagai orator.
Sejauh ini, kata dia, keduanya belum membatalkan undangan tersebut.
Selain kedua tokoh itu, jalan sehat bakal diikuti ribuan peserta dari wilayah Solo Raya.
"Berdasarkan pengalaman di Pekanbaru, Kalimantan dan Surabaya kami tidak menginginkan pemandangan seperti itu terjadi di Solo. Sehingga, kami meminta aparat untuk mengamankan objek vital seperti di bandara dan stasiun. Kami minta kepada Kapolri dan Kapolresta untuk sama-sama menghormati hukum dan menegakkan hukum," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polresta Surakarta tidak mengeluarkan izin kegiatan jalan sehat karena alasan keamanan.
Selain itu, oleh karena timbul banyaknya penolakan dari kalangan warga masyarakat di Solo terkait kegiatan itu.
"Karena pertimbangan keamanan kita tidak menerbitkan izin kegiatan itu (jalan sehat)," kata Wakapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai di Solo, Jawa Tengah, Selasa (4/9/2018).
Merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sambung Andy, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian.
Sebab, peserta yang ikut dalam kegiatan itu jumlahnya ada ribuan orang, sehingga potensi kerawanan tehadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi.
"Dari panitia kegiatan, izinnya pemberitahuan, sehingga tidak bisa. Di PP No 60 Tahun 2017 tentang Keramaian Umum, Kegiatan Kegiatan Masyarakat Lainnnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik harus ada izin kepolisian. Karena kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan baik lalin, keamanan, potensi konflik itu harus ada ada izin dari kepolisian," kata dia.
Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surakarta menerima aspirasi dari sejumlah warga yang menolak kegiatan Jalan Sehat Umat Islam 2018 yang menghadirkan Ahmad Dhani dan Neno Warisman di Lapangan Kota Barat Solo, 9 Setember mendatang.
Pimpinan Cabang NU (PCNU) Kota Surakarta Hilmi Ahmad Sakdillah, di Solo, Sabtu (1/9/2018), mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari sejumlah warga Solo, baik secara lisan maupun tertulis.
Mereka menilai kegiatan olahraga tersebut bermuatan politik yang dapat mengganggu ketenteraman di kota ini.
Beberapa spanduk bermunculan terpasang di sejumlah titik, antara lain, di Simpang Empat Kandangsapi, SPBU Mojosongo, Jembatan Komplang, Simpang Lima Banjarsari, depan Garasi Bus Damri, Simpang Empat Sangkrah, Pasar Burung Depok, dan Pasar Tanggul Kampung Sewu.
Bahkan, sejumlah spanduk penolakan tersebut tidak hanya muncul dari warga Solo sebagai tempat pelaksanaan kegiatan jalan sehat, tetapi warga lainnya di luar kota banyak yang menyikapi penolakan kegiatan itu.
Oleh karena itu, warga NU di Solo dan sekitarnya segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan sikap di Solo, Minggu (2/9/2018).
Pihaknya tidak menginginkan suasana di Solo yang damai terusik oleh segelintir orang yang dapat memecah belah warga.
"Kami bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Namun, jika ada pihak yang mengganggu kedamaian warga Solo, perlu disikapi," kata Hilmi Ahmad Sakdillah.
Menurut dia, dari hasil pernyataan sikap oleh PCNU Solo dan sekitarnya, segera dikirim ke polres dan kodim, serta tembusan kepada bupati dan Wali Kota Surakarta.
Selain itu, pihaknya juga siap membantu petugas keamanan mejaga iklim kondusif di Solo dan sekitarnya dengan mengerahkan ribuan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
"Kami tidak ingin kasus seperti di Surabaya, Lampung, dan Pekanbaru terjadi di Kota Solo. Jika warga Solo sebagai tuan rumah menolak kegiatan itu, bisa dibatalkan," katanya.
Pihaknya tidak ingin ada gesekan antarwarga di Kota Solo hanya gara-gara acara tersebut.
Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus dapat mengambil sikap tegas karena ini menyangkut keamanan di wilayah ini.
Kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama umat Islam dan masyarakat ada penolakan dari warga karena bermuatan politik.
Bahkan, kata dia, kegiatan jalan sehat tersebut juga akan disampaikan adanya tuntutan agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan menurunkan sembilan bahan pokok (sembako). (AS)
.jpeg)
