Ikhyar Velayati: NU Tak Bisa Dipisah Dari Politik

| Minggu, 19 Agustus 2018 | 12.12 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
foto:apakabar/Ist
Mediaapakabar.com--Ketua PKNU Sumut berkomentat soal pernyataan kontroversial yang dilontarkan Mahfud MD di acara ILC soal polemik NU, Minggu (19/08/2018).   

Menyikapi polemik tersebut kepada media ia mengatakan, jika mau jujur sejarah NU memang tidak bisa dipisahkan dari politik.   

“ Awal sejarah lahirnya NU merupakan bentuk perlawan politik dan pemikiran terhadap gerakan kaum wahabi paska takluknya Syarif Husein ( 1924) seorang Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni oleh Abdul Aziz bin Saud yang bermadzhab Wahabi," kata Ikhyar Velayati Harahap.  

Dalam perkembangannya, NU selalu menjadi garda terdepan dalam gerakan politik perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga berdirinya NKRI.    

Paska merdeka, NU juga menjadi tulang punggung Partai Masyumi dalam pemilu 1955. Setelah NU keluar dari Masymui dan mendirikan Partai sendiri (Partai NU) , justru menjadi pemenang kedua setelah PNI. 

" Hingga pemilu 1971 NU masih exis dalam politik praktis dan politik kebangsaan," sebutnya.   

Menurut Ikhyar, gagasan kembali ke Khittah merupakan awal dari terpinggirnya peran Ulama dan NU dalam mengelola bangsa dan negara ini.  

“ Paskah Gagasan NU kembali kekhittah pada 1984-1998, praktis NU tidak punya kekuatan politik dan terlibat dalam mengelola NKRI ini," jelasnya.   

Karena NU dimarjinalkan peran politik dan hanya dijadikan sapi perahan suara oleh Partai berkuasa saat itu, yaitu Golkar.   

Gagasan dan muktamar 1984 tentang NU kembali ke khittah merupakan merupakan bentuk tekanan dan kemenangan politik Orde Baru terhadap para Kyai/Ulama yang saat itu merupakan organ kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa.   

" Saat itu para Ulama/Kyai yang tergabung dalam NU dipaksa untuk melakukan pilihan oleh kebijaksanaan politik Orde Baru, antara tetap menjadi partai politik atau mengubah dirinya kembali menjadi Ormas agar murah di kontrol," ujarnya.   

Jadi hal yang aneh saat ini, lanjutnya, jika strategi dan kebijakan politik Orde Baru yang mampu meredam kekuatan dan organisasi ulama agar tidak berpolitik diteriakkan terus menerus, padahal khittah NU tidak berpolitik ini yang membuat Ulama/Kyai tidak punya peran dan kekuatan di pemerintahan belanda dan Orde Baru.   

Organisasi Ulama (NU) dan ulama menjadi kuat dan berperan maximal ikut dalam mengelola negara ketika terlibat dalam politik praktis dan politik kenegaraan, bukan hanya berkutat pada masalah sosial dan kebudayaan.   

" Hal ini terlihat bagaimana peran dan kekuatan ulama dan NU saat pemerintahan Soekarno," tegas Ikhyar yang juga merupakan wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Sumatera Utara. (cder/rel)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI