 |
| Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar saat berkunjung ke Danau Toba dalam rangkaian investigasi insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun. |
Pun, fungsi pembinaan yang seharusnya dilakukan pemerintah, juga tidak berjalan sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan. “Kondisi inilah yang memberi kontribusi besar terhadap berulangnya musibah tenggelamnya kapal di danau vulkanik terbesar dunia itu hingga menelan ratusan korban jiwa,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar, dalam siaran persnya Selasa (26/6/2018).
Penjelasan ini merupakan kesimpulan hasil investigas Ombudsman RI Perwakilan Sumut selama empat hari di kawasan Danau Toba. Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan investigasi tatakelola pelabuhan di kawasan Danau Toba, sehubungan tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun, 18 Juni lalu.
Melansir Pojoksumut.com, Abyadi Siregar yang didampingi Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut Achir Nauli Gading Harahap menjelaskan, sebenarnya Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sistem pelayaran maupun kepelabuhanan. Misalnya Permenhub No 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, UU No 17 tanun 2008 tentang Pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Permenhub No 34 tahun 2012 tentang Tatakerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabunan, dan sebagainya.
Dalam berbagai ketentuan dan peraturan tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan pemerintah di pelabuhan adalah untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan. Selain itu, juga untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Untuk tugas pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah tanggungjawab pihak Otoritas Jasa Kepelabuhanan atau Unit Pelayanan Kepelabuhanan. Sedang untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggungjawab Kesyahbandaran.
Nah, persoalannya, lanjut Abyadi, inilah yang tidak dilaksanakan selama ini. Lihatlah misalnya terkait soal Kesyahbandaran yang sampai saat ini justru belum ada didirikan di kawasan Danau Toba. Padahal, bila dilihat dari tugas dan fungsinya, peran Kesyahbandaran ini begitu sangat penting keberadaannya dalam sebuah pengelolaan pelabuhan.
Dalam UU No 17 tahun 2008 dan PP No 61 tahun 2009 dijelaskan bahwa, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan misalnya, Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Kemudian mengawasi tertib lalu lintas kapal, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Syahbandar juga berwenang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), melakukan pemeriksaan kapal, dan sebagainya.
“Begitu penting peran Kesyahbandaran di pelabuhan. Terlebih di kawasan perairan Danau Toba yang begitu luas, meliputi tujuh kabupaten di Sumut dan setiap hari diseberangi ribuan penduduk melalui berbagai jenis kapal. Tapi sampai saat ini, Menteri Perhubungan belum mendirikan Kesyahbandaran di kawasan Danau Toba. Saya kira, ini kelalaian pemerintah,” tegas Abyadi.
.jpeg)
