 |
| Para nelayan tidak melaut karena tak ada solar. Foto: Tribun Medan |
Padahal menurut nelayan, sebelumnya mereka diperbolehkan membeli solar menggunakan jeriken.
"Kami beli pakai jeriken enggak dikasih, enggak boleh. Sementara yang pakai mobil bisa. Jadi istilahnya kami (nelayan), bawa perahu dulu ke SPBU baru bisa diisi," ujar seorang nelayan bernama Ibnu Haris, Kamis (31/5/2018).
Dia mengatakan, selama ini mereka bisa membeli solar memakai jeriken. Kejadian ini baru terjadi sekitar satu bulan belakangan. Menurut penjelasannya, alasan SPBU memberlakukan aturan seperti itu adalah untuk menghindari para mafia minyak.
Namun Ibnu Haris menjelaskan, padahal dirinya dan para nelayan lain sudah memiliki izin kapal yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan. Maka seharusnya tidak ada alasan bagi SPBU menolak mereka karena telah memiliki izin.
"Kami ini nelayan kan ngambilnya harga rendah, sedangkan mobil-mobil perusahaan itu ngambilnya tinggi, makanya orang itu (SPBU) ngasih ke mereka," ucapnya lagi.
Seperti yang dilansir Tribun Medan, Ibnu Haris mengatakan, jika memang SPBU ingin mengindari mafia minyak, seharusnya pembeli yang menggunakan surat sampan diperbolehkan membeli, sedangkan yang tidak punya tak boleh.
"Nelayan ini nurut peraturan. Disuruh buat surat izin, kita buat. Orang itu harusnya yang pakai surat sampan boleh beli, yang enggak ada gak boleh beli," katanya lagi.
Dia menambahkan, akibat larangan yang diberlakukan SPBU tersebut, sebanyak 50 persen nelayan di daerahnya tidak melaut. Ada yang melaut, tapi bergantian dengan yang lainnya.
"Lagi enggak mood rusuh saja ini, karena berapa nelayan yang dirugikan? Para toke minyak pun belinya dari SPBU juga," katanya lagi.
Dikatakannya, selama sebulan ini para nelayan menganggur untuk melaut. Ketika ditanya apakah ada usaha mereka untuk bermediasi dengan Pertamina atau menyurati dinas terkait hal ini, Ibnu Haris merasa hal tersebut tidak perlu, karena kejadian seperti ini terus berulang.
"Pemerintah janganlah mempersulit minyak untuk nelayan. Masalah membedakan mafia dengan nelayan kan sudah ada surat-suratnya. Perahu itu ada suratnya, mafia mana ada," katanya.
Sementara itu, nelayan sekaligus toke minyak Ibnu Hajar (43) membenarkan keluhan tersebut. Dia menceritakan, biasanya ia bisa membeli solar dengan jeriken. Sehari-harinya dia membeli 200 liter solar untuk didistribusikan kembali ke rekan sesama nelayan, namun sekarang dirinya tidak diperbolehkan membeli solar dengan jeriken.
"Toke juga sekarang enggak boleh beli pakai jeriken, kalau pakai perahu boleh," ujarnya sembari tertawa.
Dijelaskannya, satu perahu itu membutuhkan sekitar 40 liter solar, bahkan bisa lebih. Biasanya dirinya membeli solar di SPBU KL Yos Sudarso, namun sekarang tidak bisa lagi. Dirinya pun terpaksa mengutip solar-solar dari SPBU lain yang cukup jauh, itu pun tidak bisa membeli banyak, hanya sekitar 10 sampai 15 liter.
"Satu jeriken itu isinya 22 liter, satu perahu butuh 40 liter untuk sekali melaut saja, belum lagi bensin, tapi bensin boleh beli pakai jeriken," jelasnya.
Ibnu Hajar pun mengatakan, selama ini pihak SPBU menambah harga untuk pembelian memakai jeriken. Misalnya, harga satu liter solar di SPBU sebesar Rp 5150, maka ditambah Rp 100 per liter untuk uang jerikennya.
"Dulu satu jerigen 3000 mereka ngambil. Tapi enggak apa-apa asal dapat minyak. Jadi harga minyak lain, harga jeriken lain lagi," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, para nelayan mengeluh solar sulit didapat akibat tiga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) ditutup karena alasan yang tidak jelas. Menanggapi hal tersebut, Ibnu Hajar mengaku hal itu tidak ada hubungannya.
"SPBN itu udah lama tutupnya, ada sekitar setahun yang lalu. Solar payah baru-baru ini saja," katanya. (AS)
