Alasan Direktur Fitra Sebut Tentukan Pilihan Pemimpin Sumut Berdasarkan Rekam Jejaknya

| Kamis, 07 Juni 2018 | 09.40 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
Pasangan calon Pilkada Sumut. Foto: Tempo
Mediaapakabar.com - Demi mewujudkan Sumatera Utara (Sumut) bersih, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai rekam jejak bersih dari korupsi, berani dan mampu memutus mata rantai korupsi yang sudah darurat di Sumut.

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengatakan seandainya yang dikedepankan dalam menentukan pemilih adalah rekam jejaknya, maka akan menjadi sangat baik untuk kepemimpinan Sumut.
Rurita menanggapi data ICW pada 2017 yang menyebut Sumut adalah provinsi dengan kasus korupsi terbanyak ketiga. Sedangkan Indeks Persepsi Korupsi ibukota Medan adalah yang terburuk dengan 37,4 persen.
"Data ini tidak mengherankan mengingat dua Gubernur Sumut sebelumnya, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nuhroho, pernah dibui karena korupsi," kata Rurita lewat sambungan telepon seluler, Rabu (6/6/2018) seperti yang dilansir dari Tribun Medan.
“Jadi untuk membersihkan korupsi di Sumut harus dengan sapu bersih. Bukan dengan sapu setengah bersih atau malah sapu kotor. Artinya orang yang memimpin Sumut ke depan, rekam jejaknya harus benar-benar clear dari korupsi," sambungnya.
Rurita menyayangkan, rekam jejak dan latar belakang para calon pemimpin yang diekspos masih belum menjadi faktor utama masyarakat dalam menentukan pilihan. Faktor suka atau tidak suka yang didasarkan pada isu SARA justru lebih kental.
"Faktor apakah sang kandidat pernah terindikasi terlibat korupsi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau catatan lainnya, masih kalah jika dihadapkan pada isu yang didasarkan pada kesamaan suku maupun agama," ujarnya.
Lebih lanjut, Rurita berharap pemahaman masyarakat semakin baik seiring semakin dekatnya pemungutan suara Pilgbusu 2018. Sehingga pesta demokrasi ini bisa menjadi salah satu agenda mencegah munculnya pemimpin korup.
Di samping rekam jejak, lanjut Rurita, komitmen seorang pemimpin terhadap pemberantasan korupsi sangat menentukan, apakah Sumut ke depan bisa lepas dari mata rantai korupsi atau tidak.
"Tanpa komitmen yang besar dari seorang calon pemimpin mustahil persoalan korupsi di Sumut bisa diselesaikan," katanya.
Rurita menjelaskan, dalam kajian yang mereka lakukan, sebagian besar praktik korupsi terjadi pada instansi pemerintah dengan menjadikan sistem birokrasi sebagai senjata dalam memuluskan rasuah. Misalnya, dengan pengangkatan dan penempatan pejabat yang masih didasarkan pada kedekatan kekerabatan dan ada tidaknya uang pelicin untuk memuluskan langkah.
"Saya tegaskan bahwa ASN itu sudah punya kemampuan kerja sesuai prosedur. Kita butuh kehadiran seorang pemimpin dalam melakukan manajerial pemerintahan kepada mereka. Di sini yang diperlukan komitmen dari seorang kepala daerah," ujarnya. (AS)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI